UMR Adalah Upah Minimum Provinsi, Yuk Intip 7 Info Penting Seputar Aturannya!

UMR Adalah Upah Minimum Provinsi, Yuk Intip 7 Info Penting Seputar Aturannya!

Mendapatkan gaji merupakan hak setiap orang yang sedang bekerja. Pemerintah sejatinya sudah memberikan aturan atau ketetapan terkait dengan nominal minimal pemberian gaji dari sebuah perusahaan kepada karyawannya. UMR adalah sebutan yang digunakan untuk merujuk pada upah minimum tersebut. Di kesempatan kali ini, yuk gali lebih dalam informasi seputar UMR!

Baca Juga: Fakta Tentang Kebijakan UMR Indonesia dan Besar UMR Tangerang Terbaru 2022

Informasi Penting dan Aturan UMR

1. UMR Diatur Oleh Gubernur

Mungkin sebagian dari anda bertanya tanya siapakah yang menyetujui besaran UMR. Ternyata UMR ini ditetapkan oleh gubernur yang kemudian dijadikan acuan sebagai dasar pendapatan pekerja atau buruh yang ada di wilayahnya. Namun pada dasarnya, banyak sekali pertimbangan yang dilakukan sebelum pemetaan tersebut disahkan dan menjadi sebuah aturan. 

2. UMR Ditetapkan Berdasarkan KHL

Lantas apa saja pertimbangan dalam menetapkan sebuah UMR? Jawabannya adalah berdasarkan KHL atau Kebutuhan Hidup Layak dari masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Adapun beberapa elemen yang mempengaruhi KHL adalah kebutuhan, kemampuan, perkembangan, indeks harga konsumen, kelangsungan perusahaan, dan upah umum yang berlaku di sebuah wilayah. 

Bahkan beberapa faktor lain yang tidak kalah penting adalah tingkat perekonomian, pendapatan per kapita, dan kondisi pasar. Alasan itulah yang membuat penetapan UMR adalah langkah yang sulit dan tidak bisa dilakukan dengan mudah. Namun sejauh ini, tidak pernah ada UMR yang turun, melainkan nominalnya terus bertambah setiap ada pembaharuan. 

3. UMR, UMP, dan UMK

Selain UMR, masih ada dua istilah lain yang memiliki makna serupa namun artinya berbeda. Mereka adalah UMP dan UMK. UMP merupakan singkatan yang digunakan untuk memperingkas penyebutan Upah Minimum Provinsi. Sedangkan UMK digunakan untuk menyederhanakan penyebutan Upah Minimum Kabupaten atau Kota. 

Kedua istilah ini muncul untuk menggantikan UMR mengingat istilah tersebut sudah tidak digunakan kembali. Hanya saja masih banyak masyarakat yang menggunakan istilah UMR ketika mengacu pada penyebutan upah minimal suatu wilayah. Oleh karena itu, anda sebagai pekerja juga harus update bahwa ternyata UMR telah diganti dengan UMP dan UMK. 

Baca Juga: Mengenal Fungsi Penting Adanya UMR dan Besaran UMR Jogja Terbaru 2022

4. Istilah UMR diganti sejak tahun 2000

Aturan terkait dengan penggantian istilah UMR ini sejatinya sudah lama, yaitu tertuang di dalam Kepmen tenaga kerja dan transmigrasi yang keluar tahun 2000. UMR adalah sitilah lama yang telah dganti dengan UMP dan UMK. UMP untuk UMR tingkat 1 sedangkan UMK adalah UMR tingkat II. Perbedaan ini menyebabkan alur penetapan UMP dan UMK tidak sedikit berbeda. 

Dalam penetapan UMK, diperlukan usulan dari bupati atau walikota sebelum pada akhirnya disahkan oleh gubernur. Namun saat sebuah kota atau kabupaten belum bisa menetapkan UMK nya, maka acuan yang digunakan adalah UMP yang telah ditetapkan oleh gubernur. Tentu akan lebih baik jika bupati atau walikota mampu memberikan usulan terkait dengan UMK sebagai bentuk tanggung jawabnya. 

5. Formula Perhitungan UMP dan UMK

Besarnya UMP dihitung secara baik karena sudah ada rumus yang digunakan oleh pemerintah. Adapun formula itu melibatkan komponen penting seperti inflasi dan besarnya PDB kuartal III dn IV dari tahun sebelumnya serta kuartal I dan II dari tahun yang saat ini sedang berjalan. Tentu data tersebut telah dimiliki oleh pemerintah sehingga hasil penetapan UMR adalah valid.  

Lantas bagaimana dengan penetapan besaran UMK? Rumus yang digunakan tidak berbeda dengan UMP. Dalam hal ini, UMK dihitung oleh dewan pengupahan kabupaten atau kota dan barulah diberikan pada walikota atau bupati untuk selanjutnya diteruskan pada gubernur. Acuan perhitungannya tetap melihat inflasi dan PDB dari wilayah setempat. 

6. Faktor Pertimbangan Penetapan Upah Minimum

Di tahun 2022 ini, pemerintah telah meningkatkan besarnya UMP masing masing provinsi. Hal ini dilakukan dengan berbagai alasan atau faktor pendorong. Salah satunya adalah sebagai wujud pelaksanaan pancasila dan UUD 1945. Selain itu, agar pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat umum dan menjangkau seluruh lapisan. 

Langkah peningkatan UMR merupakan wujud dari usaha pemerintah untuk meratakan pendapatan dan menunjang proses pertumbuhan masyarakat kelas menengah. Kesanggupan suatu provinsi dalam meningkatkan UMP pun menjadi indikator bahwa ekonomi pendapatan per kapita sedang mengalami peningkatan dan menuju arah yang lebih positif. 

7. Aturan Persentase Gaji Pokok dan Tunjangan

Sudah sempat disinggung sebelumnya bahwa UMR adalah besaran minimal gaji yang perlu diterima oleh setiap karyawan. Dalam hal ini, pemerintah juga ikut mengatur bagaimana persentase pembagian antara gaji pokok dan tunjangan. Adapun aturan yang digunakan adalah 75 persen banding 25 persen untuk masing masing gaji pokok dan tunjangan tetap. 

Dalam hal ini, anda bisa bertanya pada pihak perusahaan berapa nominal masing masing komponen tersebut. Harapannya setiap karyawan bisa lebih kritis agar mereka bisa memperoleh gaji sesuai dengan haknya. Jika anda menerima gaji di bawah ketetapan UMR, maka anda memiliki hak untuk mengambil jalur hukum.